- Back to Home »
- Fakta , Unik »
- Jokowi Diminta Jangan Asal Percaya Bawahan
Posted by : Kamikaze Prime ™
Jumat, 19 Oktober 2012
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Kadinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan saat mengunjungi pemukiman padat penduduk di Pademangan, Jakarta, Selasa (16/10). ANTARA/Dhoni Setiawan
Berita Terkait
* Jokowi Sungkem Gubernur Bibit Waluyo di Solo
* Jokowi Didesak Sterilkan Jalur Busway
* Hadi Rudyatmo Pengganti Jokowi Dilantik Hari Ini
* Kemahalan, Proyek MRT Dikaji Ulang
* Cara Jokowi Terima Aduan Warga di Balai Kota
Topik
* Sengketa tanah
* Joko Widodo (Jokowi)
Infografis
Quick Count : Jokowi Tantang Foke
Foto Terkait
Hari Pertama Bertugas, Jokowi Dengar Keluhan Warga
Video Terkait
Usai Dilantik, Foke Rangkul Jokowi
Jum''at, 19 Oktober 2012 | 11:47 WIB
Jokowi Diminta Jangan Asal Percaya Bawahan
Besar Kecil Normal
Kunci Keberhasilan Mengamati, Agus Pambagio mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus berhati-hati sebelum memutihkan warga yang mendiami tanah sengketa. "Jokowi harus turun ke lapangan sendiri, jangan asal percaya anak buahnya," kata Agus ketika dihubungi Tempo, Jumat, 19 Oktober 2012.
Alasannya, menurut Agus, bisa-bisa ada kesalahan komunikasi antara warga dengan petugas dan Jokowi sehingga ditakutkan kebijakan yang diambil salah. "Kalau memang harus menyerahkan ke anak buahnya, cari yang memang bisa dipercaya. Jangan sampai yang model asal bunyi dipilih mewakili dia," ujarnya.
Menurut Agus pemutihan warga yang tinggal di tanah sengketa merupakan isu sensitif. Dia menyarankan Jokowi harus memiliki data jelas tentang profil tanah yang ditempati warga.
Siapa pemiliknya, lanjut Agus, adalah poin penting bagi Jokowi sebelum merumuskan langkah selanjutnya. Kemudian, kata dia, Jokowi bisa menggandeng Badan Pertanahan Nasional untuk merunut siapa pemilik dan status tanah tersebut.
Langkah berikutnya kata Agus adalah mencari tahu kelompok masyarakat mana yang mendominasi di tanah tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya Jokowi bisa membangun komunikasi dengan mereka.
Pernyataan senada diungkapkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago. Menurut dia Jokowi harus memetakan lahan-lahan sengketa, terutama soal kepemilikannya.
Andrinof mengatakan dengan memetakan wilayah dan kepemilikan tanah, Jokowi lebih mudah dalam mengambil kebijakan. "Jangan sampai kesannya hanya sekedar politik balas budi," katanya.
Sumber